DPR minta pemerintah transparan dalam mengatur pengurangan kuota haji 20 persen sesuai keputuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sejumlah parameter harus disampaikan sejak awal agar publik memahami siapa yang berangkat dan siapa yang gagal.

"Kita minta pemerintah adil, transparan, akuntabel. Parameternya harus jelas siapa yang berangkat dan tidak, agar menhindari potensi kegaduhan," kata anggota Komisi VIII, M. Baghowi dalam dialog radio kerjasama Pemberitaan DPR dengan RRI Pro3 Nasional di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6/13).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memaklumi kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota seluruh negara sebesar 20 persen, karena proses perluasan Komplek Masjidil Haram yang belum rampung. Ia berharap setelah renovasi daya tampung meningkat dan kuota setiap negara bisa ditambah.

Dengan pengurangan ini berarti 42200 calon jamaah haji Indonesia tahun 2013 diperkirakan akan gagal berangkat. "Pengurangan ini harus disebar keseluruh provinsi, kabupaten, semua kebagian 20 persen." imbuhnya. Dalam kondisi khusus ini wakil rakyat dari dapil Jateng I mengimbau masyarakat yang sudah pernah berhaji hendaknya ikhlas mendahulukan yang belum pernah.

Pada bagian lain ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan khusus bagi jamaah calon haji yang sudah memasuki usia tua. "Kita minta ada prioritas kalau ada yang uzur tapi tahun ini gagal berangkat karena pengurangan kuota mungkin bisa dipertimbangkan untuk tetap berangkat," demikian Baghowi. (iky) foto:wahyu/parle